Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025). Foto: Oji/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi menyoroti sejumlah program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya terkait penerapan teknologi Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Meski menilai program ini penting, ia menekankan perlunya pertimbangan terhadap dampaknya bagi nelayan kecil.

“Sebetulnya VMS ini baik untuk perlindungan, keselamatan nelayan, serta menjaga kekayaan laut Indonesia. Namun, nelayan kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dengan kapasitas kapal sampai 10 GT juga terdampak,” ujar Dwita dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Ia menilai penerapan teknologi VMS pada awalnya mendapat respons kurang baik dari sebagian nelayan karena dianggap memberatkan, terutama dari segi pembiayaan pemasangan alat tersebut.

Di sisi lain, Dwita juga mengapresiasi langkah KKP yang mendorong optimalisasi kawasan konservasi laut di Indonesia. Menurutnya, konservasi laut penting karena memberikan jasa ekosistem seperti penyerapan karbon, suplai oksigen, perlindungan pantai, serta tempat pemijahan biota laut.

“Namun, sangat perlu juga diperhatikan peraturan pelaksanaan agar tidak disalahgunakan,” ujar legislator daerah pemilihan Lampung II ini.

Masih dalam rapat yang sama, Dwita, mewakili Fraksi Gerindra, juga menyampaikan apresiasi atas program Maritime Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS) yang diusung KKP. Ia mendorong agar program ini melibatkan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan astacita dan RPJMN 2025–2029.

Ia pun menegaskan bahwa KKP juga harus berkontribusi dalam mempercepat tercapainya target Indonesia bebas stunting.

“Oleh karena itu, kami minta Kementerian Kelautan menghadirkan produk perikanan yang aman, bermutu tinggi, serta diolah secara ramah lingkungan guna mendukung kesehatan masyarakat serta keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan bahwa teknologi VMS bagi kapal perikanan kecil akan diberikan secara gratis kepada nelayan. Ia menekankan bahwa VMS penting untuk mengetahui seberapa besar produksi perikanan tangkap nasional, yang saat ini diperkirakan bisa mencapai 7,4 juta ton per tahun.

Trenggono menambahkan, VMS juga memiliki fungsi penting sebagai penanda apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap kapal di laut, serta sebagai alat pemantau pergerakan kapal untuk meminimalisir praktik transhipment.

Lebih lanjut, Trenggono menjelaskan bahwa harga VMS relatif terjangkau, sekitar Rp5 juta per unit. Oleh karena itu, bagi pemilik kapal, pemasangan VMS dinilai bukan menjadi beban berat. (hal/aha)